Jangan Terlewat! Pengurangan Sanksi Pajak 100 Persen Berlaku hingga Desember 2026

SEMARANG – Wajib pajak yang masih memiliki tunggakan kewajiban perpajakan kini mendapat kesempatan untuk mengurangi beban denda administratif. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberikan fasilitas pengurangan sanksi hingga 100 persen melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71 Tahun 2026.

Kesempatan tersebut berlaku bagi wajib pajak yang secara sukarela memenuhi kewajiban perpajakannya, termasuk menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Tahun Pajak 2025 dan tahun-tahun sebelumnya, serta SPT Masa hingga Masa Pajak September 2026 yang berstatus kurang bayar.

Namun, besaran pengurangan sanksi ditentukan berdasarkan waktu pelunasan kewajiban. Semakin cepat wajib pajak menyelesaikan kewajibannya, semakin besar pengurangan sanksi yang bisa diperoleh.

Dalam ketentuan tersebut, wajib pajak yang menyelesaikan kewajiban pada 8 Oktober hingga 31 Desember 2026 berhak mendapatkan pengurangan sanksi hingga 100 persen.

Baca Juga:  Hotel Ciputra Semarang dan Mal Ciputra Gelar Donor Darah Bersama

Sementara itu, pembayaran pada periode 1 Januari hingga 31 Maret 2027 memperoleh pengurangan sebesar 50 persen. Adapun bagi wajib pajak yang menyelesaikan kewajibannya pada 1 April hingga 30 Juni 2027, pengurangan sanksi diberikan sebesar 25 persen.

Kebijakan ini merupakan bagian dari PMK Nomor 71 Tahun 2026 yang mengubah PMK Nomor 118 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembetulan, Keberatan, Pengurangan, Penghapusan, dan Pembatalan di Bidang Perpajakan.

Selain sanksi administratif atas kewajiban perpajakan, aturan tersebut juga mencakup fasilitas pengurangan atau penghapusan denda administratif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Baca Juga:  Lebih dari 156 Ribu Lansia Manfaatkan Tarif Reduksi Kereta Api di Daop 4 Semarang

Pemberiannya tetap memperhatikan persyaratan serta periode pemenuhan kewajiban berdasarkan kondisi basis data perpajakan, pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan.

Kebijakan ini turut disosialisasikan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jawa Tengah I melalui kegiatan Srawung Bareng PMK-71 Tahun 2026 di Aula Lantai 7 Gedung Keuangan Negara II Semarang, Selasa (17/11).

Kepala Kanwil DJP Jawa Tengah I, Arif Yanuar, mengatakan kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pemahaman masyarakat terhadap kebijakan perpajakan melalui kolaborasi dengan insan media.

Menurutnya, media mempunyai peran strategis sebagai penghubung informasi antara pemerintah dan masyarakat. Karena itu, pemahaman yang tepat mengenai kebijakan perpajakan menjadi penting agar informasi yang diterima publik tidak keliru.

Baca Juga:  Rasakan Serunya Fun Archery di Gets Hotel Semarang, Terbuka untuk Semua Kalangan

“Melalui Srawung Bareng ini, kami berharap rekan media memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai kebijakan dan program DJP, sekaligus wawasan praktis dari para narasumber. Kami berharap sinergi ini membantu penyampaian informasi perpajakan yang tepat, berimbang, dan mudah dipahami masyarakat,” ungkap Arif.

Melalui sosialisasi tersebut, Kanwil DJP Jawa Tengah I berharap semakin banyak wajib pajak mengetahui fasilitas pengurangan sanksi administratif dan memanfaatkannya sesuai ketentuan yang berlaku.

Dengan adanya kebijakan ini, wajib pajak memiliki kesempatan untuk menyelesaikan kewajiban perpajakan dengan beban sanksi yang lebih ringan, terutama bagi mereka yang memanfaatkan periode pengurangan maksimal hingga akhir Desember 2026.***

Berita Terkait

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terkini