SUKOHARJO (Jatengaktual.com) – Perum BULOG terus memperluas distribusi pangan melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Hingga 13 Oktober 2026, sebanyak 1.985 KDKMP telah masuk dalam cakupan pelayanan BULOG, dengan total pesanan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) mencapai 624 ton.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 736 KDKMP telah mendapatkan pelayanan beras SPHP. Sementara itu, 1.249 KDKMP lainnya masih dalam proses pelayanan dengan total purchase order (PO) mencapai 624.000 kilogram atau 624 ton beras.
Perluasan distribusi tersebut sejalan dengan kegiatan monitoring operasionalisasi KDKMP di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Selasa (13/10/2026). Kegiatan ini merupakan bagian dari pemantauan serentak di 107 titik KDKMP yang melibatkan 19 kementerian dan lembaga.
Peninjauan dilakukan di empat lokasi, yakni KDKMP Purbayan, Kadilangu, Menuran, dan Bentakan. Kegiatan tersebut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, anggota Komisi VII dan Komisi XII DPR RI, serta Direktur Utama Perum BULOG Ahmad Rizal Ramdhani.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, percepatan operasionalisasi KDKMP menjadi langkah penting untuk memperkuat perekonomian desa sekaligus membangun jaringan distribusi pangan yang lebih dekat dengan masyarakat.
Menurutnya, kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan pemangku kepentingan lainnya diperlukan agar koperasi dapat beroperasi secara optimal dan berkelanjutan.
“KDKMP diharapkan menjadi penggerak ekonomi desa sekaligus memperkuat distribusi pangan. Sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan BUMN diperlukan agar koperasi dapat beroperasi optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Zulkifli Hasan.
Menteri Perdagangan Budi Santoso menambahkan, penguatan KDKMP diharapkan dapat memperlancar distribusi kebutuhan pokok di berbagai wilayah Indonesia. Keberadaan koperasi di tingkat desa dan kelurahan dinilai berpotensi meningkatkan efisiensi rantai pasok sekaligus mempermudah masyarakat mendapatkan kebutuhan pangan dengan harga terjangkau.
“KDKMP diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok sekaligus meningkatkan efisiensi rantai pasok, sehingga distribusi barang semakin efektif hingga tingkat desa dan kelurahan,” kata Budi Santoso.
Sementara itu, Direktur Utama Perum BULOG Ahmad Rizal Ramdhani menegaskan kesiapan perusahaan dalam mendukung operasionalisasi KDKMP melalui optimalisasi pasokan dan pelayanan distribusi beras SPHP.
BULOG, kata dia, berkomitmen menjaga kesiapan stok dan memperkuat pelayanan distribusi sesuai penugasan pemerintah. Dengan demikian, KDKMP diharapkan menjadi salah satu jaringan strategis untuk mendekatkan akses pangan kepada masyarakat sekaligus mendukung stabilisasi pasokan dan harga.
“BULOG berkomitmen menjaga kesiapan pasokan dan memperkuat pelayanan distribusi beras SPHP sesuai penugasan pemerintah. Kami berharap KDKMP semakin berperan dalam mendekatkan akses pangan kepada masyarakat serta mendukung stabilisasi pasokan dan harga,” ujar Ahmad Rizal Ramdhani.
Pesanan 53,5 Ton untuk 107 Titik KDKMP
Secara khusus, untuk mendukung operasionalisasi di 107 titik KDKMP yang menjadi sasaran monitoring, total pemesanan beras SPHP tercatat mencapai 53.500 kilogram atau 53,5 ton. BULOG menargetkan pelayanan pesanan tersebut rampung pada 14 Oktober 2026.
Selain mengoptimalkan pasokan, BULOG juga memperkuat koordinasi distribusi bersama PT Agrinas Pangan Nusantara, pemerintah daerah, dan berbagai pemangku kepentingan. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan efektivitas rantai pasok dari hulu hingga hilir serta menjaga keberlanjutan operasional koperasi.
Melalui perluasan pelayanan KDKMP, BULOG berharap jaringan koperasi dapat memperpendek rantai distribusi pangan, memperluas akses masyarakat terhadap beras SPHP, dan membantu menjaga stabilitas pasokan serta harga pangan.
Kehadiran KDKMP juga diharapkan mampu mendorong aktivitas perdagangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat di tingkat desa dan kelurahan.
BULOG menegaskan komitmennya untuk terus mendukung operasionalisasi KDKMP sebagai bagian dari program strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sinergi lintas kementerian, DPR RI, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya diharapkan dapat memperkuat ketahanan pangan nasional, menggerakkan ekonomi kerakyatan, serta mendukung terwujudnya swasembada pangan berkelanjutan.
